Penjabat Presiden Choi Sang-mok pada Rabu (8/1) mendesak otoritas keamanan untuk menghindari bentrokan fisik maupun cedera warga sipil dalam proses penangkapan tersebut. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara pendukung dan penentang Yoon yang menggelar demonstrasi di sekitar kompleks kepresidenan di tengah suhu yang membeku.
Kompleks tempat tinggal Yoon, yang terletak di kawasan elite Korea Selatan, kini dipagari kawat berduri dan barikade bus yang dipasang oleh Dinas Keamanan Presiden (PSS). Langkah ini bertujuan membatasi akses ke kediaman tersebut setelah surat perintah penangkapan diterbitkan kembali pada Selasa (7/1).
Yoon Suk Yeol dituduh berupaya menerapkan darurat militer pada 3 Desember 2024, sebuah langkah yang memicu reaksi keras di Korea Selatan dan memunculkan surat perintah penangkapan pertama terhadap presiden yang sedang menjabat. Selain itu, ia juga tengah menghadapi proses persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi.
Tim kuasa hukum Yoon menolak legalitas surat perintah tersebut dengan alasan diterbitkan oleh pengadilan di yurisdiksi yang keliru. Pengacara Yoon, Yoon Kap-keun, menyatakan bahwa penyelidik yang membidik Yoon tidak memiliki wewenang untuk mengajukan surat perintah tersebut. Ia juga membantah rumor yang menyebut Yoon melarikan diri dari kediaman resmi, menegaskan bahwa Yoon masih berada di sana saat ditemui pada Selasa (7/1).
Kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), Oh Dong-woon, yang memimpin penyelidikan ini, berjanji akan mempersiapkan upaya kedua dengan lebih matang setelah gagal dalam upaya pertama yang berujung kebuntuan selama enam jam dengan ratusan agen PSS bersenjata dan pengawal militer.
"Kami akan memastikan surat perintah kali ini dapat dilaksanakan dengan tegas dan menjadi yang terakhir," ujar Oh Dong-woon di hadapan komite parlemen. Meski demikian, ia menolak merinci batas waktu surat perintah tersebut demi menjaga kerahasiaan strategi yang akan diterapkan.
Posting Komentar