Pembangunan 200 Sekolah Rakyat: 115 Lahan Masih Bermasalah - Warta Harian

MEDIA - Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Namun, dari total 367 usulan lahan yang diajukan, terdapat 115 lahan yang masih bermasalah dan belum memenuhi syarat clean and clear.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan informasi ini saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri mengenai Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat pada Selasa (20/5/2025). Ia menegaskan bahwa dari 367 usulan lahan, hanya 35 lahan yang telah dinyatakan layak untuk pembangunan.

“Dari 367 usulan lahan, terdapat 115 yang belum clean and clear. Saat ini, sudah 35 lahan yang dinyatakan layak untuk pembangunan,” jelas Saifullah dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/5/2025).

Sekolah Rakyat yang direncanakan akan mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Saifullah berharap bahwa rakor ini akan menjadi dasar bagi masing-masing kementerian dan lembaga untuk melaksanakan langkah-langkah ke depan dalam proses pembangunan.

Verifikasi Tanah oleh Kementerian ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi status kepemilikan tanah serta memastikan kesesuaian tata ruang untuk lahan yang akan digunakan.

“Jika tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Ini penting dalam konteks hak atas tanah,” kata Nusron.

Verifikasi status dan kesesuaian tata ruang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah memenuhi syarat clean and clear. Dengan cara ini, diharapkan tidak akan ada lagi masalah tumpang tindih dalam penggunaan atau kepemilikan tanah oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.

Nusron juga menyebutkan, dari 69 lahan yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sebagian besar merupakan lahan sawah yang masuk dalam kategori LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan).

Dengan adanya rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini, diharapkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dapat meningkat. Namun, penyelesaian masalah lahan yang masih bermasalah menjadi langkah penting agar program ini dapat berjalan dengan lancar.