Dengan total sekitar 150 ribu kamar hotel yang tersedia di Bali, penurunan ini menjadi perhatian serius bagi industri perhotelan. Sekjen PHRI Bali, Perry Marcus, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama dari penurunan okupansi ini adalah maraknya akomodasi ilegal. Banyak rumah dan vila yang diubah menjadi tempat menginap tanpa izin resmi, sehingga tidak membayar pajak yang seharusnya.
"Kecurigaan kami semakin kuat saat jumlah turis meningkat, tetapi tingkat hunian hotel tidak menunjukkan perubahan yang sebanding," jelas Perry dalam pertemuan di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada Senin (28/4/2025).
Perry menambahkan bahwa fenomena ini bukanlah hal baru. PHRI telah mengawasi masalah ini selama lebih dari 15 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, pergeseran preferensi wisatawan menuju akomodasi yang tidak terdaftar semakin mengkhawatirkan.
Dampak Ekonomi dari Penurunan Okupansi
Penurunan okupansi hotel tidak hanya berdampak pada pendapatan hotel, tetapi juga pada ekonomi lokal secara keseluruhan. Banyak hotel terpaksa menurunkan harga untuk tetap menarik pengunjung, yang dapat memicu perang harga di antara hotel-hotel. Hal ini berpotensi merugikan industri perhotelan Bali dalam jangka panjang, karena dapat menurunkan standar layanan dan kualitas yang ditawarkan.
"Ini sangat memukul. Karena okupansi turun, hotel-hotel terpaksa banting harga untuk tetap bertahan," kata Perry. "Kami khawatir bahwa jika situasi ini berlanjut, banyak hotel yang mungkin tidak dapat bertahan."
Salah satu faktor yang membuat wisatawan memilih akomodasi ilegal adalah kedekatan dengan pemilik. Banyak dari mereka adalah teman atau kenalan, sehingga memberikan rasa nyaman dan familiar bagi wisatawan. Selain itu, fasilitas yang ditawarkan oleh akomodasi tersebut sering kali tidak kalah mewah dibandingkan hotel resmi.
"Dari segi fasilitas, mereka sangat bagus. Harganya pun tidak jauh berbeda dengan hotel biasa, tetapi mereka menawarkan privasi yang lebih tinggi," ungkap Perry.
Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari pengalaman lebih personal selama menginap. PHRI memperkirakan bahwa jumlah akomodasi ilegal ini mencapai ribuan unit. Beberapa di antaranya bahkan dimiliki oleh warga negara asing yang memanfaatkan nama lokal untuk beroperasi.
Tindakan yang Diperlukan untuk Menangani Masalah Ini
Perry menegaskan bahwa masalah ini perlu segera diatasi untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat mengancam keberadaan sawah dan lahan pertanian di Bali. Selain itu, penurunan pendapatan pajak daerah akibat akomodasi ilegal juga menjadi perhatian serius.
"Multiplier effect-nya ke mana-mana. Ini harus segera diatasi," ujar dia.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa, menyatakan bahwa kementeriannya sedang melakukan kajian untuk menentukan jumlah akomodasi ilegal yang ada di Bali. Dia menekankan pentingnya memiliki data akurat sebelum mengambil langkah selanjutnya.
"Kami bertemu untuk mencari kesepakatan bersama antara pemerintah dan semua pihak, tentu harus berdasarkan data yang valid," tambah Rizki.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengungkapkan bahwa mereka telah membentuk tim pengawas untuk mengawasi akomodasi legal, yang dipimpin oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
"Kami sedang menyusun tugas dan mekanisme kerja tim tersebut. Tunggu hasilnya," kata Tjok.
Menciptakan Kesadaran dan Edukasi kepada Wisatawan
Selain tindakan regulasi, penting juga untuk menciptakan kesadaran di kalangan wisatawan tentang risiko dan dampak dari memilih akomodasi ilegal. Edukasi mengenai pentingnya mendukung industri perhotelan lokal dan dampak negatif dari akomodasi ilegal dapat membantu mengubah perilaku konsumen.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, diharapkan situasi ini dapat ditangani dengan baik. Bali, sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia, harus menjaga kualitas dan keberlanjutan destinasi ini agar tetap menarik bagi wisatawan di masa depan.
Posting Komentar