Li Jianping, 64 tahun, yang sebelumnya menjabat di zona pengembangan ekonomi Kota Hohhot, Mongolia Dalam, menjalani hukuman mati pada Selasa (17/12). Hukuman ini dijatuhkan setelah pengadilan menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukannya, termasuk penggelapan, penerimaan suap, penyalahgunaan dana, dan kolaborasi dengan sindikat kriminal, memberikan dampak sosial yang luar biasa buruk.
Kasus Li Jianping mencerminkan pendekatan serius China terhadap pemberantasan korupsi. Setelah divonis mati pada September 2022, Li sempat mengajukan banding. Namun, banding tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Rakyat di Mongolia Dalam pada Agustus 2023. Keputusan ini menegaskan bahwa hukuman mati adalah sanksi yang pantas bagi tindakan korupsi besar-besaran yang merusak kepercayaan publik.
Menurut laporan dari Xinhua, Li menjalani pertemuan terakhir dengan keluarganya sebelum eksekusi dilakukan. Pengadilan menyebut skala korupsi dan sifat pelanggarannya sebagai faktor utama dalam keputusan tersebut. Business Standard bahkan mencatat bahwa kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah modern China.
Korupsi di Tingkat Tinggi
Li Jianping bukanlah satu-satunya pejabat tinggi yang tersandung kasus korupsi. Kementerian Pertahanan China baru-baru ini mengungkap bahwa Laksamana Miao Hua, seorang loyalis Presiden Xi Jinping, sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran disiplin serius. Kasus lain termasuk Jenderal Li Shangfu, mantan menteri pertahanan, yang dicopot dari jabatannya hanya tujuh bulan setelah dilantik karena dugaan menerima suap.
Selain itu, Wei Fenghe, pendahulu Jenderal Li, juga tengah menghadapi penyelidikan atas pelanggaran serupa. Tren ini menunjukkan bahwa korupsi di tubuh pemerintahan dan militer China masih menjadi tantangan besar meski langkah-langkah keras terus diterapkan.
Data dari Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai mencatat bahwa lebih dari 610.000 pejabat partai dihukum pada tahun lalu karena pelanggaran disiplin. Dari jumlah tersebut, 49 di antaranya adalah pejabat tinggi di atas level wakil menteri atau gubernur. Angka ini menunjukkan skala masalah korupsi yang masih mengakar di berbagai tingkatan pemerintahan.
Eksekusi Li Jianping menandai komitmen pemerintah China untuk tidak memberikan toleransi terhadap korupsi. Presiden Xi Jinping telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu pilar utama pemerintahannya. Meskipun langkah-langkah ini mendapat pujian, kritik juga muncul terkait potensi penyalahgunaan kebijakan tersebut untuk tujuan politik.
Dengan kasus Li Jianping, China mengirim pesan jelas bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, tidak peduli setinggi apa pun jabatan mereka, akan menghadapi konsekuensi berat. Namun, tantangan untuk membersihkan sistem sepenuhnya masih jauh dari selesai, mengingat kompleksitas dan luasnya jaringan korupsi di negara tersebut.
Posting Komentar