Zulkifli Hasan: Ekspor Kelapa Tetap Berlanjut Meski Harga Dalam Negeri Melonjak - Warta Harian

MEDIA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa ekspor kelapa Indonesia tidak akan dihentikan meskipun harga kelapa di pasar domestik mengalami kenaikan yang signifikan. Ia menyatakan bahwa solusi untuk masalah ini adalah meningkatkan produksi kelapa oleh para petani.

"Jika harga kelapa tinggi, itu sebenarnya menguntungkan bagi petani. Solusinya adalah dengan menanam lebih banyak kelapa," ungkap Zulhas dalam acara World of Coffee Jakarta 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (15/5/2025).

Zulhas menambahkan bahwa kenaikan harga kelapa justru memberikan dampak positif bagi petani. Ekspor yang tinggi memberikan insentif bagi petani untuk melakukan penanaman ulang, sehingga dapat meningkatkan perputaran ekonomi di kalangan petani kelapa.

"Tidak ada rencana untuk menghentikan ekspor kelapa. Justru, petani sedang berusaha untuk meningkatkan produksi mereka," tegas Zulhas.

Ia menjelaskan bahwa tingginya harga kelapa di Indonesia disebabkan oleh permintaan ekspor yang meningkat, terutama ke China, yang telah mengakibatkan stok kelapa di dalam negeri berkurang. Menurut Zulhas, kelapa Indonesia banyak diolah menjadi santan untuk produk seperti susu kelapa yang populer di pasar Tiongkok.

"Kelapa sekarang menjadi langka karena diolah menjadi susu kelapa. Di China, orang kini lebih memilih minum kopi dengan santan kelapa daripada susu biasa, sehingga harga kelapa melonjak," jelas Zulhas.

Data dari detikcom menunjukkan bahwa harga kelapa parut di berbagai pasar tradisional telah meningkat hingga dua kali lipat. Pada 11 April 2025, harga satu butir kelapa parut di Pasar Rawa Bebek, Bekasi, mencapai Rp 25.000, tergantung pada ukuran.

"Untuk saat ini, harganya berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 25.000. Jika ukuran kecil, harganya sekitar Rp 20.000, sedangkan yang besar bisa mencapai Rp 25.000. Dalam kondisi normal, harga biasanya hanya Rp 15.000 untuk yang besar dan Rp 10.000 untuk yang kecil," jelas Usin, seorang penjual kelapa di pasar.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat selama enam bulan untuk menstabilkan pasokan domestik. Usulan ini dianggap penting untuk mengelola kelapa secara lebih baik, mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada kelangsungan industri dan pengurangan tenaga kerja.

"Di dalam rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga, kami mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai langkah jangka pendek (3-6 bulan) untuk menstabilkan pasokan dalam negeri," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, dalam pernyataan tertulisnya.