Hungaria Undang Netanyahu Meski Berstatus Buronan ICC

HUNGARIA - Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, memicu kontroversi setelah menyatakan akan mengundang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk berkunjung ke Hungaria. Undangan ini disampaikan meski Netanyahu sedang menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).

Sebagai salah satu dari 124 negara anggota ICC, Hungaria seharusnya tunduk pada keputusan mahkamah tersebut. Namun, Orban menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan mematuhi perintah ICC yang menuduh Netanyahu melakukan kejahatan perang terkait serangan Israel di Gaza.

Dalam pernyataannya, Orban menyatakan bahwa Netanyahu akan dijamin keamanannya selama berada di Hungaria. Ia juga menolak keras keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

“Hari ini, saya mengundang Perdana Menteri Israel, Tuan Netanyahu, untuk berkunjung ke Hungaria. Saya pastikan bahwa putusan ICC tidak akan berlaku di Hungaria. Kami tidak akan mengikuti keputusan itu,” ujar Orban pada Jumat (22/11), seperti dilaporkan oleh Al Jazeera.

ICC sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant pada Rabu (20/11). Keduanya dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terkait dengan serangan Israel ke Gaza, yang berlangsung sejak Oktober 2023. Menurut ICC, kejahatan ini berlangsung hingga setidaknya Mei 2024, berdasarkan dokumen pengadilan.

"[Pengadilan] mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang, Tn. Benjamin Netanyahu dan Tn. Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang," demikian pernyataan resmi ICC.

Keputusan Orban ini dinilai mencerminkan hubungan erat antara Hungaria dan Israel. Sejak Orban memimpin Hungaria pada 2010, kedua negara telah menjalin hubungan politik yang semakin kuat. Orban sendiri secara terbuka menyebut keputusan ICC sebagai langkah yang “salah” dan menegaskan bahwa ICC tidak memiliki hak untuk mengadili Netanyahu.

Menurut Statuta Roma, semua negara anggota ICC wajib mematuhi keputusan pengadilan, termasuk menangkap individu yang menjadi buronan ICC. Hal ini membuat Netanyahu dan Gallant rentan ditangkap di 124 negara anggota ICC.

Jonathan Kuttab, seorang pengacara ICC, menekankan bahwa setiap negara anggota memiliki kewajiban hukum untuk menahan Netanyahu jika ia memasuki wilayah mereka. Namun, pernyataan Orban menunjukkan bahwa Hungaria tidak akan menjalankan kewajiban tersebut.

Reaksi Dunia Internasional

Keputusan Hungaria untuk mengundang Netanyahu sekaligus menolak mematuhi perintah ICC diperkirakan akan menuai kritik dari komunitas internasional. Sebagai anggota ICC, tindakan Hungaria dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Statuta Roma dan melemahkan otoritas ICC dalam menegakkan keadilan internasional.

Posting Komentar